Motor Listrik di Luar Jakarta Kini Bisa Kena Pajak, Berlaku 1 April 2026

Kendaraan listrik, termasuk motor, tidak lagi otomatis bebas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang diteken Mendagri Tito Karnavian resmi berlaku per 1 April 2026, mengubah skema pajak kendaraan listrik dari seragam nasional menjadi berbasis kebijakan daerah.

Artinya, keistimewaan pajak nol persen untuk motor listrik kini bukan lagi hak otomatis, melainkan bergantung pada kebijakan insentif yang ditetapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Jakarta Masih Aman, Daerah Lain Belum Tentu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2023, masih memberikan insentif penuh: PKB 0 persen dan pembebasan BBNKB untuk kendaraan listrik.

Namun kebijakan serupa tidak wajib diikuti daerah lain.

Bagi calon pembeli motor listrik di luar Jakarta, biaya on-the-road kini perlu dihitung ulang sesuai kebijakan daerah masing-masing sebelum memutuskan transaksi.

Dampak Nyata untuk Konsumen

Selisih harga on-the-road motor listrik antara Jakarta dan daerah lain berpotensi melebar signifikan, tergantung kebijakan tiap provinsi.

Sebagai gambaran, BBNKB motor umumnya berkisar 10–12,5 persen dari nilai jual kendaraan, sedangkan PKB tahunan sekitar 1,5–2 persen dari NJKB.

Untuk motor listrik seharga Rp30 juta misalnya, BBNKB yang sebelumnya nol bisa menjadi Rp3–3,75 juta jika daerah tidak memberikan insentif.