Home NEWS Inggris Terapkan Pajak EV Per Kilometer 2028, Pekerja Gaji Rendah Berisiko
NEWS

Inggris Terapkan Pajak EV Per Kilometer 2028, Pekerja Gaji Rendah Berisiko

Skema pajak jarak tempuh untuk kendaraan listrik yang mulai berlaku 2028 di Inggris diperingatkan bisa menutup akses pekerja bergaji rendah ke skema sewa kendaraan lewat potongan gaji.

Share
Inggris Terapkan Pajak EV Per Kilometer 2028
Share

Pemerintah Inggris memastikan penerapan Electric Vehicle Excise Duty (eVED), pajak berbasis jarak tempuh untuk mobil listrik, mulai April 2028.

Kebijakan ini diumumkan lewat Autumn Budget tahun lalu dan dikonfirmasi ulang usai konsultasi publik yang diikuti lebih dari 5.000 responden.

Mobil listrik murni (EV) akan dikenai tarif 3 pence per mil, sementara mobil hybrid plug-in (PHEV) dikenai 1,5 pence per mil, di luar pajak kendaraan tahunan standar.

Kebijakan ini disiapkan untuk menutup proyeksi penurunan penerimaan pajak bahan bakar minyak yang diperkirakan mencapai £12 miliar pada dekade 2030-an akibat perpindahan massal ke kendaraan listrik.

Dikutip dari Autocar (17/7), Caroline Sandall-Mansergh, manajer konsultasi dan kanal di Alphabet GB mengatakan ada risiko “unintended consequences” bagi skema sewa kendaraan lewat potongan gaji atau salary sacrifice.

Skema tersebut memungkinkan pekerja menyewa mobil listrik lewat perusahaan dengan memotong sebagian gaji kotor mereka, sehingga menjadi salah satu jalur utama pekerja bergaji rendah bisa mengakses mobil listrik baru.

Jika perusahaan penyedia sewa membebankan biaya eVED langsung ke pengemudi untuk pemakaian pribadi, biaya tambahan itu berpotensi membuat skema tersebut tidak lagi terjangkau bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah.

Kasus Inggris ini relevan sebagai perbandingan kebijakan bagi Indonesia, yang penerimaan pajak BBM-nya juga akan tergerus seiring populasi kendaraan listrik bertambah di jalan raya.

Sejauh ini pemerintah Indonesia belum mengumumkan skema pajak berbasis jarak tempuh serupa untuk kendaraan listrik, dan insentif fiskal yang berlaku saat ini masih condong ke arah mendorong adopsi EV, bukan membebaninya.

Namun pola di Inggris menunjukkan bahwa begitu penetrasi EV cukup besar untuk menggerus penerimaan pajak bahan bakar secara signifikan, opsi pajak per kilometer kemungkinan besar akan masuk ke meja diskusi kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pembeli dan calon pembeli EV di Indonesia perlu mencermati tren ini sebagai bagian dari perhitungan biaya kepemilikan jangka panjang, bukan hanya membandingkan harga beli dan biaya listrik saat ini.

Sumber
Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Related Articles
Aspira Maxio Dash Meluncur di Automechanika Jakarta 2026
NEWSSiaran Pers

Aspira Maxio Dash Meluncur di Automechanika Jakarta 2026, Incaran Pengguna Skutik Ring 14

Astra Otoparts membawa ban baru untuk skuter matik ke pameran komponen otomotif...

Kemenhub Perkuat Aturan Zero ODOL Menuju Penerapan Penuh
NEWS

Kemenhub Perkuat Aturan Zero ODOL Menuju Penerapan Penuh 2027

Kementerian Perhubungan menegaskan kembali komitmen menerapkan penuh kebijakan Zero ODOL pada 1...

Mercedes CLA EQ Cuma Butuh 14 Menit Charging untuk 800 Km
NEWS

Mercedes CLA EQ Cuma Butuh 14 Menit Charging untuk 800 Km

Green NCAP menobatkan Mercedes-Benz CLA EQ 250+ sebagai EV terbaik untuk perjalanan...

Geely Klaim Rekor Efisiensi E-Drive 16-in-1, Debut di Geely TT
NEWS

Geely Klaim Rekor Efisiensi E-Drive 16-in-1, Debut di Geely TT

Geely Auto Group memperkenalkan sistem penggerak listrik terintegrasi yang mengklaim dua rekor...

Media otomotif digital Indonesia — berita akurat, review jujur, komunitas yang engaged. Revss It. Read it. Live it.

© Copyright 2026 REVSS.ID. All rights reserved powered by REVSS.ID